Kadispora : Dalam Dakwaan , Saya Melanggar UU Lingkungan Hidup

20.866 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pertama di Indonesia seorang pejabat Kepala Dinas disidangkan terkait Pelanggaran Lingkungan Hidup, ini terjadi di Kabupaten Garut dengan terdakwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga H Kuswendi yang Selasai di gelar Kamis, 28 Februari 2019.

Advertisement

Usai sidang Kuswendi mengatakan, sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya harus mentaati proses hukum yang baru saja di gelar Pengadilan Negeri Garut ini.

” Saya hadir sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya segala proses persidangan yang akan dijalani saya ikuti”, kata Kuswendi kepada Buanaindonesia.

Lanjut Kuswendi, dalam dakwaan yang dibacakan hakim ketua sidang, tertuang adanya pelanggaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh dirinya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan Bumi Perkemahan Citiis yang berlokasi di kecamatan Tarogong Kidul, dengan tuntutan melanggar UU No 32 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

” Dalam dakwaan saya dituduh mengabaikan perizinan dalam membangun Bumi Perkemahan dengan tidak menyertai Izin Analisa Dampak Lingkungan ( Amdal )”, jelas Kuswendi.

Jadi sambung Kuswendi, sangat menyesalkan apabila isu yang beredar di masyarakat bahwa sidang hari ini disusupi kabar persidangan dugaan menyelewengan atau semacamnya.

” Saya sangat menyesalkan apabila kabar yang beredar di masyarakat bahwa sidang kali ini ada keterkaitan dengan masalah lain, itu murni tuntutan soal pelanggaran Lingkungan Hidup”, tegasnya.

Sementara itu Bupati Garut H Rudy Gunawan menyampaikan, informasi sidang pertama yang dijalani oleh Kepala Dispora telah diketahui jauh – jauh hari, saya menyarankan kepada Kuswendi untuk mempersiapkan Penasehat Hukum untuk mendampinginya”, kata Bupati Garut melalui Pesan singkatnya.

Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga H Kuswendi saat menjalani Sidang Pertama dalam kasus pelanggaran Lingkungan Hidup

Sebelumnya Rudy Gunawan sempat memberikan pernyataannya pada buana indonesia terkait kasus yang menimpa Kadispora tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Amdal yang dipermasalahkan saat ini bukan merupakan pelanggaran murni, karena keberadaan Buper Citiis untuk kepentingan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Garut.

” Adanya Buper bukan untuk komersial atau usaha, tetapi untuk kebutuhan sarana edukasi bagi masyarakat yang kebetulan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, tetapi proses hukum harus kita hormati, apapun keputusannya mari kita hormati bersama”, pungkas Rudy Gunawan.