KMPG Minta Pelantikan Dewan Pendidikan Ditunda

3.485 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Garut ( KMPG) meminta  pelantikan dewan pendidikan Garut ditunda. 

Advertisement

Koordinator KMPG, Agus Nurjaman, melalui sambungan telpon selulernya mengatakan, agar Bupati untuk segera meninjau ulang mekanisme dan hasil penjaringan yang telah dilakukan oleh team seleksi Dewan Pendidikan Kabupaten Garut dengan azas transparansi dan akuntable supaya memenuhi unsur-unsur keadilan.Agus menduga, ada orang tertentu yang telah disiapkan untuk jadi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Garut.

KPMG juga meminta kepada Panitia Seleksi sekaligus pemberi keputusan yakni Bupati Garut untuk selalu melihat lebih jauh dalam mempertimbangkan unsur peserta Dewan Pendidikan secara objektif, kredible dan memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan dinamika pendidikan di Kabupaten Garut

” Sehingga Pendidikan di Garut tambah maju berkembang berprestasi. Apabila hal-hal diatas tidak memenuhi unsur-unsur keadilan dan prosedural yang benar, komprehensif, akomodatif serta transparansi, maka Bupati untuk segera memerintah Pansel melakukan seleksi ulang terhadap penyelenggaraan rekrutment Dewan Pendidikan Kabupaten Garut periode 2019-2024 secara terbuka untuk umum dengan memenuhi syarat dari pendidikan, penyelenggara pendidikan, fakar pendidikan, pengusaha, akademisi dan unsur media,” kata Agus minggu, 8 Desember 2019.

Sementara itu Aep Saepudin Wakil Ketua FKSS Kabupaten Garut yang tergabung dalam KMPG mengatakan, pihaknya sangat mendukung apa yang menjadi tuntutan dari KMPG, terkait penundaan pelantikan 11 nama calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Garut tersebut.

“Coba diperiksa secara langsung oleh orang kepercayaannya tentang persyaratan administrasi baik yang umum dan yang khusus apakah semuanya sudah terpenuhi sesuai persyaratan yang telah dibuat oleh tim pansel. Saya melihat dari 11 nama yang dipilih oleh Bupati kebanyakan dari unsur pendidikan dan mantan pejabat disdik, sementara dari unsur penyelenggara pendidikan, pengusaha, media massa tidak ada keterwakilannya, ” jelas Aep.