Kuota BPJS PBI untuk Warga Kota Bogor Tersisa 17 Ribu

11.603 dibaca
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Atty Soemaddikarya

BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR – Masyarakat Kota Bogor dari keluarga ekonomi lemah masih punya kesempatan untuk menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kuota BPJS PBI untuk warga Kota Bogor masih tersisa 17.000.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Atty Soemaddikarya, menyampaikan hasil rapat dengar pendapat bersama pihak Kecamatan, Kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos) dan Bagian Kemasyarakatan (Kemas).

Advertisement

Atty mengatakan, sebelumnya Komisi IV mendapat informasi bahwa masyarakat sudah mendapat informasi bahwa pihak kelurahan tidak bisa lagi mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) karena kuota kepesertaan BPJS PBI sudah habis. Akan tetapi kini kuotanya bertambah.

“Semula kuotanya hanya 95 ribu kini ditambah menjadi 120 ribu. Maka kami menyampaikan informasi kepada Camat dan Lurah bahwa BPJS PBI kembali dibuka pendaftarannya. Saat ini masih ada sisa 17 ribu,” ungkapnya.

Maka, Atty pun meminta kepada pihak Dinsos dan Kecamatan menginstruksikan kepada setiap Lurah agar menyampaikan kembali informasi ini kepada masyarakat. “Harus sampai ke masyarakat. Ini tugas dari reformasi birokrasi supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik,” tegasnya.

Lantaran layanan yang satu ini merupakan tugas bagian kemasyarakatan di masing-masing kelurahan, Atty meminta agar Camat dan Lurah untuk menempatkan petugas bagian kemasyarakatan yang masih energik dan dilengkapi dengan fasilitasnya.

“Peran serta petugas di bagian kemasyarakatan tingkat kelurahan menjadi sangat penting. Sebab, merekalah yang menentukan mana warga yang layak mendapatkan BPJS PBI dan mana yang tidak. Pengajuan BPJS Kesehatan PBI ini dilakukan secara kolektif oleh pihak RT/RW kemudian diserahkan kepada bagian kemasyarakatan tingkat kelurahan. Jadi, sebenarnya ini tidak rumit kalau dijalankan dengan baik dan benar,” jelasnya.

Menurut dia, selama ini kinerja bagian kemasyarakatan di tiap kelurahan terkendala kurangnya staf dan perangkat komputer untuk menyimpan data agar tertib administrasi. “Untuk itu, kami menyarankan kepada camat dan lurah agar membuat pengajuan alat-alat penunjang administrasi yang di butuhkan wilayah. Sementara sisanya masih menjadi PR kita bersama,” tuturnya.

Kendati begitu, Atty tetap mengapresiasi atas kinerja aparatur di wilayah yang telah bekerja secara total dan hasil kerja tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.