Pemerintah Jawa Barat Memiliki Komitmen Kuat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Bebas Dari Korupsi

12.180 dibaca
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan usai menghadiri LHKPN pasangan calon kepala daerah di Jawa Barat, Gedungs sate, Selasa 17 April 2018 (BUANA INDONESIA NETWORK/Dini Kamilani)


BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG,- Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat senantiasa memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Ahmad Heryawan pada sambutannya dalam acara Program pembekalan anti korupsi dan deklarasi LKHPN (Laporan kekayaan harta penyelenggara negara) pasangan calon kepala daerah se Jawa Barat di Gedung sate,  Selasa 17 April 2018.

Komitmen tersebut merupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat luas, bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat senantiasa melakukan tindakan pencegahan dan berupaya meniadakan berbagai peluang yang dapat menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme disegala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Advertisement

“Bagus acaranya tentu sebagai sebuah langkah untuk antisipasi supaya integritas para calon apalagi sudah terpilih nantinya, integritasnya kuat profesionalismenya kuat dan kan kalo integritas bertemu dengan profesionalisme akan hadir kemajuan pembangunan tanpa penyimpangan,” kata Aher seusai mengahadiri acara Program pembekalan anti korupsi dan deklarasi LKHPN pasangan calon kepala daerah se Jawa Barat.

Aher berharap melalui acara dapat ini mendatangkan kemanfaatan yang cukup besar terutama terkait dengan cita-cita bersama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Untuk itulah, saya memandang melalui komitmen dan kegiatan seperti ini serta tentunya atas dukungan penuh dari KPK merupakan salah satu langkah positif, yang Insya Allah akan menjadi media bagi kita semua, terutama calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2018 di Jawa Barat,” tambah Aher.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bentuk dari penyelenggaraan pilkada berintegritas, tentunya para calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi pilkada, harus memiliki integritas. Agar diharapkan ketika mereka yang nantinya akan terpilih, memiliki komitmen untuk menghilangkan potensi tindak pidana korupsi, kolusi maupun nepotisme.

“InsyaAllah harapan kita seperti itu, Kedepan proses pilkada berjalan lancar, dan pada saat terpilih nanti terpilih yang terbaik dengan integritas dan profesionalisme yang dijalankan dalam memmerintah kedepan baik provinsi maupun kabupaten kota, tutup Aher.