BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Jelang akhir tahun 2017, baru 230 Desa yang mengajukan Dana Desa, dari total 326 Desa di Kabupaten Pandeglang. hal tersebut disebabkan lambatnya verifikasi dari Kecamatan dan PPh (Pajak Penghasilan) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang belum dibayarkan Kades.
“Yang membuat lambatnya pengajuan adalah lambatnya verifikasi dari Kecamatan yang harus disetor ke BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa). Kemudian ada juga yang terhambat karena PPh PPN yang belum dibayarkan oleh Kades. Ini adalah suatu persoalan yang harus segera diselesaikan,” jelas Kepala BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Pandeglang, Ramadani. Selasa, 12 Desember 2017.
Lanjut Ramdani, Dana Desa yang sudah diberikan Menteri Keuangan harus segera diberikan ke semua Kas Desa.
“Setelah tandatangan pengajuan Bupati Pada tanggal 4 Desember 2017, dan ditransfer oleh Menteri Keuangan, maka kita harus segara mentransfer ke semua kas Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017, revisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2017 tentang DAK dan Dana Desa,” lanjutnya.
Tambah Ramdani, jika Dana Desa tidak terserap akan menjadi SiLPA (Selisih Lebih atau Kurang) dan bisa ditarik ditahun berikutnya, kemudian akan dikurangi.
“Kalau tidak terserap akan menjadi SiLPA di kas Desa dan akan bisa ditarik untuk tahun depanya, kemudian akan dikurangi. Jadi semua uang yang masuk ke Desa harus dihabiskan. Makanya, Desa harus membuat perencanaan yang matang, agar ketika menggunakan Dana Desa terarah dan tepat sesuai dengan pengajuan. Adapaun yang lambat, nanti akan kita kejar dan telepon para Camatnya, agar membantu Desa dalam pengajuan,”
Ramdani berharap, semua Desa dapat menyelesaikan pengajuan sebelum 7 hari masa kerja yang ditentukan.
“Saya mengharapkan semua Desa dapat menyelesaikan pengajuan sebelum 7 hari masa kerja yang ditentukan, kapada para Camat dan DPMPD agar membantu Desa-desa, supaya tidak ada yang tertinggal,” harapnya.
EDITOR: WN
