PPK Dan PPTK Proyek BUPER No Comment

7.123 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Dalam Persidangan yang digelar Rabu 13 Maret 2019 dengan terdakwa H Kuswendi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Garut terungkap, bahwa pengerjaan Proyek Bumi Perkemahan Citiis desa Pasawahan kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garut merupakan pokok yang sangat penting bahwa Pembangunan Camping Ground Pramuka Blok Citiis tidak dilakukan oleh suatu badan usaha melainkan dilakukan oleh instansi pemerintahan sebagai organ yang sah dalam melakukan pelayanan publik (good governance) dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga.

Terdakwa Kuswendi dalam kewenangannya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam proyek Buper yang didanai oleh anggaran APBD Garut 2016 hanya menjalankan amanat berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, bahwasanya pekerjaan tersebut bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa Kuswendi semata sebagai Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran tetapi terdapat fungsi dari jabatan lain dalam menopang dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti PPK (pejabat Pembuat komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPHP (Pejabat penerima Hasil Pekerjaan), dakwaaan yang diarahkan kepada terdakwa merupakan tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memiliki tugas untuk Mengendalikan pelaksana kegiatan, Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan, terkait dokumen-dokumen teknis dalam persiapan kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah merupakan tugas yang berkaitan dengan PPTK, hal ini disampaikan Pengacara Terdakwa Aldis Sandhika dalam Eksepsi yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim sidang pelanggaran pidana pasal 109 No 23 Tahun 2009 yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Kuswendi.

Saat ditemui dikantornya ,H. Yana Kuswandi Kabid Kemitraan Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Haris Kasi Sarana Prasarana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), dikantornya Yana mengatakan bahwa Eksepsi yang dibacakan oleh pengacara H Kuswendi sempat mendengarkan, diakuinya bahwa proyek Pembangunan Buper merupakan pelaksanaan program pemerintah yang biayanya dianggarkan dalam APBD Garut 2016.

” Pembangunan itu program Pemkab Garut, dengan demikian mekanismenya jelas sudah diatur melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, bahwa Kepala Dinas Sebagai Pengguna Anggaran ( PA ) yang ke bawahnya ada PPK, PPTK dan PPHB” kata Yana.

Disinggung mengenai tuduhan yang saat ini dialamatkan kepada Pimpinannya ( Kadispora ) secara aturan menjadi tanggung jawab Kabid dan Kasi dalam hal ini PPK dan PPTK, dimana pertanggungjawaban pengadaan kelengkapan administrasi proyek Buper seharusnya menjadi tanggung jawab PPK dan PPTK seperti yang disampaikan oleh Pengacara dalam Eksepsinya, kedua pejabat PPK dan PPTK itu enggan berkomentar, mereka secara akur mengatakan No Comment.

” Saya No Comment dulu kang, karena harus mendalami dulu apa isi Eksepsi itu dengan kuasa hukum saya, kita ikuti saja proses sidangnya” ujarnya dengan diaamiinkan juga oleh Haris PPTK.