BUANAINDONESIA.COM, JABAR – Fraksi PKB Kabupaten Pandeglang menyayangkan atas pemanggilan para Kepala Desa Oleh Pihak Kejaksaan Pandeglang ada 16 Kepala Desa yang di panggil Kejari Desa Kertasana, panacaran, Cadasari, Citalahab, Gunungsari, Bangkuyung, Kubangkampil, Bojen, Cikayas, Pasirlancar, Pareang, Parumasan, Carita, Cibarani, Mekarjaya dan Palurahan
Nama nama desa tersebut adalah desa yang dianggap berjuang untuk tegaknya otonomi desa yg dikangkangi oleh Perbup No 6 tahun 2017, hal ini adalah ketidakadilan pemkab Pandeglang.
“Harusnya bupati bangga ketika mempunyai kepala Desa yang keritis kepada pemerintah, berarti kepala Desa di Kabupaten Pandeglang, Sumberdaya manusianya sudah jauh lebih meningkat, harusnya Bupati bangga, mereka kan perotes juga demi kemajuan pandeglang dan untuk membangun pandeglang saya yakin itu, ” ungkapnya
Masih kata Andri yoga, dengan pemanggilan kepala desa, patut di duga ini adalah bagian dari kriminalisasi kebijakan ,
” Siapa yg tidak sepakat dengan aturan yang dikeluarkan oleh bupati maka akan berurusan dgn hukum, fakta di lapangan desa yg sekarang di permasalahkan oleh warga nya malah dibiarkan tetapi yg menolak perbup malah di panggil kejaksaan” tandasnya
Hal yang sama diungkapkan oleh Lukmanul hakim sama rekan sejawatnya di Fraksi PKB, Fraksi PKB Pandeglang akan mengadvokasi Para Kepala Desa dan akan terus memberikan pendampingan, karena proses pembangunan yg baik dan benar adalah lewat partisipasi seluruh warga.
“Fraksi PKB Pandeglang akan berkoordinasi dengan DPP PKB dan Kementerian Desa terkait hal yg terjadi di Pandeglang. agar para kepala Desa mempunya hak dan kewenangan dalam membangun Desanya, sesuai dengan amanat undang undang otonomi Daerah, kita akan terus bersama para kepala Desa berjuang dan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, kita akan menolak pemimpin yang otiriter mempunyai kehendak sendiri tanpa mengedepankan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Pandeglang, ” pungkasnya
