BANDUNG, BuanaJabar.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) tidak menemukan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menonjol di Garut Jawa Barat. Komnas HAM berharap pemerintah kabupaten Garut dapat bersinergi dengan komnas HAM
Saat dihubungi BuanaJabar.com melalui telepon selular pribadinya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, M Imdadun Rahmat mengatakan komnas telah lakukan sosialisasi kepada unsur pemerintahan Kabupaten Garut.
” Sosialisasi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Lebih menyambung komunikasi antara komnas dan pemerintah Kabupaten, ” Kata Imdadun.
Imdadun Berharap pemerintah Kabupaten Garut dapat menjalin komunikasi yang baik dengan komnas HAM
” Jika ditemukan kasus HAM, pemerintah Kabupaten Garut cepat berkonsultasi dengan komnas, ” Jelas Imdadun
Terkait adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik di Garut yang dinilai memilah-memilah status sosial, Imdadun berkomentar pemerintah Kabupaten Garut hanya memberi jawaban klasik.
” Oh iya soal itu, sempat mencuat dari beberapa elemen masyarakat, tapi hanya diberi jawaban klasik (oleh Pemkab Garut) akan ditegur, akan diperhatikan, waktu itu yang hadir hanya sekda dan asda 1″ Ucap Imdadun.
Sebelumnya elemen masyarakat mengeluhkan buruknya layanan publik terutama di layanan kesehatan di Garut. Isu ini sempat mencuat saat komnas HAM lakukan sosialisasi ke Garut beberapa waktu lalu. Elemen masyarakat menemukan adanya pemilahan status ekonomi saat masyarakat membutuhkan layanan kesehatan terutama di RSUD Garut. Disana, masyarakat miskin tidak langsung dilayani, sedang kaum berduit mendapat prioritas.
