BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – kabar ditangkapnya komisioner KPUD Garut dan ketua Panwas Garut atas dugaan kasus suap mendapat sontak mendapat tanggapan dari publik, kalangan politisi khususnya. Keduanya ditengarai menerima suap dari salah satu pasangan calon bupati – wakil bupati Garut yang akan menjadi peserta di kontestasi Pilkada Daerah garut 2018. Panitia Pengawas Pemilu yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, justru digunakan sebagai alat mengeruk keuntungan pribadi oleh oknum – oknum didalamnya. Lembaga Panwaslu kini tercoreng oleh pemberitaan ini.
Dikatakan Yosep Gunawan, seorang kader Partai Perindo. Kata Yosep, ironis saat sebuah lembaga yang didalam salah satu tugas wewenangnya harus memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu, justru menjadi pelaku tindak pidana pemilu.
“Ironis ya, sekarang lembaga mana lagi yang patut dipercaya kalau sudah begini?. Lembaga yang seharusnya diisi oleh orang – orang bersih jadi tercoreng oleh pemberitaan seperti ini,” kata pria yang sejak muda menggeluti dunia politik ini.
Kata pengusaha kelahiran 19 Januari 1974 ini, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang bersih kini sudah kritis.
“kalau orang sakit sih kritis saya bilang. Heran saya, bagaimana proses penjaringan anggota panwaslu sekarang ?, ini ketuanya lho yang diduga terima suap,” tambah pria yang dulu menjadi bagian dari deklarator partai Nasdem ini.
Yosep yang telah lama malang melintang di dunia politik ini juga mengakui, harus ada sistem yang dapat memastikan penyelenggara pemilu itu harus bebas dari mental koruptif
“Sistem hukumnya harus memberi efek jera, kalau tidak, kedepan proses dan hasil pemilu akan diragukan publik,”tambahnya.
Pria yang juga pernah mengikuti proses pemilihan calon legislatif ini juga mengungkap, setiap peserta pemilu harus juga ketat mengawasi proses demokrasi ini
“Kalau dari pengalaman saya didunia politik, ketika saya nanti menjadi seorang pimpinan partai politik, saya akan membekali anggota dengan kemampuan mengawasi proses pemilu, dari tingkat terendah, hingga pusat. Ini cara ampuh ketika terjadi hal – hal serupa, kami sudah kantongi data awal valid. Data itu akan kami serahkan pada pihak berwenang. Banyak modus dalam kasus pidana pemilu, nah disana kita anggota partai harus jeli. Ini penting untuk menjaga setiap tahapan proses pemilu akan tetap bersih dari kecurangan dan perilaku koruptif, termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” ujar pria yang kini mulai disebut-sebut mumpuni menjadi pengganti Adhe Wardhana yang mundur dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat karena alasan akan fokus di pilkada Bogor ini.