BUANAINDONESIA.CO.ID, SEKAYU – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memperkuat komitmen mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas. Salah satu langkah yang dibahas adalah memperkuat strategi rekrutmen masyarakat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta reaktivasi peserta yang status kepesertaannya tidak aktif.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Musi Banyuasin di Ruang Rapat Randik, Kamis (10/9/2026). Rapat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Muba, Ardiansyah PhD.
Ardiansyah menegaskan, penguatan UHC tidak hanya berorientasi pada tingginya angka kepesertaan. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara berkelanjutan ketika membutuhkan.
Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kepesertaan JKN, terutama bagi masyarakat yang belum terdaftar maupun peserta yang kepesertaannya sudah tidak aktif.
“Kita ingin memastikan masyarakat Muba tidak hanya terdaftar sebagai peserta, tetapi juga dapat mengakses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan. Karena itu, strategi rekrutmen dan reaktivasi peserta harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan,” tegas Ardiansyah.
Ia menilai koordinasi antarpihak harus terus diperkuat sehingga berbagai persoalan kepesertaan JKN di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Forum ini penting untuk menyatukan langkah. Kita identifikasi apa yang menjadi kendala di lapangan, kemudian kita cari solusi bersama sehingga implementasi UHC di Kabupaten Muba benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain strategi rekrutmen dan reaktivasi, Ardiansyah mendorong pemutakhiran serta validasi data kepesertaan dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui masyarakat yang belum menjadi peserta, peserta yang tidak aktif, hingga penyebab status kepesertaan tersebut.
“Data harus menjadi dasar. Kita perlu mengetahui siapa yang belum menjadi peserta, siapa yang tidak aktif, dan apa penyebabnya. Dari situ kita bisa menentukan langkah intervensi yang tepat,” jelasnya.
Dengan data yang lebih valid, program perlindungan kesehatan diharapkan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan meminimalkan adanya masyarakat yang belum memperoleh jaminan kesehatan.
Ardiansyah berharap hasil pembahasan dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan tersebut tidak berhenti pada rapat, tetapi segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pihak terkait sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
“Target akhirnya adalah masyarakat Muba mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Disnakertans Muba Herryandi Sinulingga AP, perwakilan BPKAD, perwakilan Bapperida, serta Dinas Kesehatan.
