Babak Baru Desa Surabaya : Ada pengakuan Kades Surabaya Pengerjaan SOR Desa Diborongkan, Tim Investigasi DPMD Hanya Lelucon

6.681 dibaca
Gambar ilustrasi

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Hasil investigasi DPMD kabupaten Garut yang menyatakan tidak ada permasalahan dalam pembangunan SOR Desa Surabaya sangat bertolak belakang dengan keterangan Ketua BPD dan LPM desa Surabaya kecamatan Limbangan.

Dari keterangan Herna tim investigasi DPMD, yang mendengar dari pengakuan Kepala desa Surabaya bahwa yang diborongkan kepada Yayan hanya sebatas pengadaan barang saja, sedangkan untuk upah kerja dibayarkan oleh desa.

Tetapi, saat Ketua BPD E Suhardiman diwawancara oleh Buanaindonesia, terungkap bahwa bukan saja pengadaan, semua upah kerja dibayarkan oleh pemborong.

” Jadi kronologinya sebelum pembangunan SOR dilaksanakan, BPD dan LPM diundang untuk musyawarah terkait pembangunan SOR desa, tetapi didalam musyawarah Kepala Desa langsung mengatakan bahwa pengerjaan SOR diborongkan kepada Yayan senilai Rp. 380 juta” kata E Suhardiman. Rabu 14 Agustus 2019.

Hal ini diakui juga oleh ketua LPM Didin, bahwa yang terjadi dalam rapat itu bukan pengadaan barang yang diborongkan tetapi seluruh pengerjaan berikut upah kerja, bahkan penunjukan Yayan tidak melalui mekanisme lelang.

” Setahu saya kalau lelang tentunya ada beberapa perusahaan yang ikut, tetapi ini sekonyong – konyong kepala desa yang mengatakan langsung bahwa pengerjaan SOR dilakukan oleh pemborong, dan itu bukan SOR saja tetapi pengerjaan TPT juga”, kata Didin.

Tokoh pemuda Surabaya Wahyu menyatakan, sangat lucu apabila tim investigasi hanya melihat dari laporan SPJ dan keterangan Kepala Desa tanpa mendengar dari pihak – pihak yang dirugikan.

” Tim Investigasi DPMD hanya Lelucon, Kalau melihat dari hasil pengerjaan dan SPJ saja serta meminta keterangan Kades ya pasti akan sesuai, ini kan lucu tim yang diturunkan DPMD, sudah jelas ada permasalahan di desa Surabaya warga dirugikan akibat ulah Kepala desa menunjuk pemborong yang tidak benar, apalagi dari pengakuan pemborong bahwa pihaknya hanya menerima Rp 300 juta dari Kepala desa, dan itu bukan SOR saja yang diborongkan tetapi Tiga pengerjaan yang anggarannya mengunakan Dana Desa tahun 2018″, ucap Wahyu.

Masih kata Wahyu, permasalahan bukan di pengerjaan, tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang pengerjaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pemborong, dan Pemborong itu telah merugikan warga desa Surabaya.

” Kalau ini tidak diusut tuntas oleh Pemkab Garut, bukan tidak mungkin kami akan membuat laporan pengaduan ke Kejari atau Polres Garut, karena ini jelas merugikan keuangan negara”, terangnya.