Disaksikan Bupati Garut, Dinas PUPR Teken Kerjasama 10 Proyek Pembangunan Di Kabupaten Garut

8.279 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Dengan harapan mendapat kepastian atas keseriusan para penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan pembangunan di kabupaten Garut, Bupati Garut H Rudy Gunawan menyaksikan langsung penandatanganan kontrak kerja pengerjaan proyek pembangunan di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten Garut dengan para pengusaha yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang. Senin 12 April 2021 di aula Setda Garut.

Kepala Dinas PUPR Garut Luna Aviantini mengatakan, ada 10 proyek pengerjaan yang hari ini dilaksanakan penandatanganan.

Advertisement

” Penantanganan ini dilaksanakan setelah proses lelang ditetapkan, bahwa dari 10 program pembangunan yang akan dilaksanakan 6 bersumber dari anggaran DAK 2021, 3 dari DAU serta 1 kegiatan dari keuangan provinsi” papar Luna.

Dikatakan Luna, dalam kegiatan ini pula penandatangan kontrak kerja dihadiri langsung oleh pemegang kebijakan tertinggi dari perusahaan masing – masing.

” Kita ingin ketahui bersama bahwa perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan ini bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hasil pekerjaan yang akan datang” tuturnya.

Sementara itu Bupati Garut H Rudy Gunawan menyampaikan, bahwa apa yang saat ini kita laksanakan semata – mata demi keselamatan kita semua.

” Jadi ada salah satu yang harus kita hentikan, yaitu kecerobohan para PPK yang melaksanakan penandatangan kontrak dengan orang yang tidak mempunyai legal standing, akibatnya satu PPK kita menjadi korban, dia sudah mengembalikan kerugian negara, jadi 2 kegiatan yang masuk pengadilan yaitu kegiatan SOR dan Pasar Leles, daerah tidak lagi merugikan karena sudah mengembalikan kerugian negara sesuai dengan RHP BPK, tapi karena ada persoalan – persoalan lain, misalnya untuk pasar Leles itu tandatangannya dengan kuasa direktur yang tidak ada dalam akte” kata Bupati Garut.

Bupati berharap, ini menjadi bagian proteksi dari kami untuk PPK, pihaknya memohon dalam pelaksanaan dikerjakan dengan sungguh – sungguh, baik teroganisir maupun individu.

” Nah saya mohon kepada PPK hari kan memberikan kuasa kepada konsultan pengawas, betul tidak?, maka konsultan itu lah kepanjangan PPK untuk mengingatkan masing – masing penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang sudah ada, saya tidak akan intervensi, saya setuju apa yang dilakukan oleh PPKA dan PK, karena sekarang dalam sistem PP No 12 sebagai penyempurnaan PP No 16 maka yang mempunyai kewenangan itu absolut ada di pengguna anggaran ( PA ).

” Boleh saja ULP menyatakan dia yang menang, boleh saja PPK nya dengan kewenangannya membatalkan dengan persetujuan pengguna anggaran, dan ini saya pertanggungjawabkan secara hukum, itu esensi dari PP 12 tahun 2021″ ungkapnya.

Rudy berharap, kepada pada penyedia barang dan jasa untuk segera melaksanakan proyek pembangunan yang telah ditandatangani hari ini.

” Terutama terhadap daerah – daerah yang mungkin menjadi sorotan kita, lakukan lah pekerjaan dengan baik, saya nitip kualitas pembangunan, kami masih ada 162 paket lagi yang harus kita lelangkan” pungkasnya.