Emil Dipanggil DPRD Jabar, Kata Ketua FAGI Bandung DRPD Jabar Gak Punya Kewenangan

6.469 dibaca

BUANAJABAR.COM, BANDUNG – Pemanggilan Walikota Bandung Ridwan Kamil oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dianggap sebagai konsultasi biasa. Ini dikarenakan DPRD Provinsi tidak memiliki wewenang untuk memanggil walikota. Emil, sapaan sang walikota itu ditengarai terkait surat rekomendasi pemecatan 5 Kepala Sekolah yang ada di kota Bandung.

Iwan Hermawan, ketua Forum aksi Guru Indonesia kota Bandung mengatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat harus berkoordinasi dengan DPRD Kota Bandung jika ingin permasalahan ini tuntas

Advertisement

“ DPRD Provinsi itu memanggil emil itu kan sebatas konsultasi, tidak punya kewenangan langsung, kan gak ada ( kewenangan ). Kalau manggil Gubernur bisa, kalau memanggil konsultasi sah-sah saja, tapi harus memlalui DPRD Kota Bandung, “ Kata Iwan

Lebih lanjut Iwan memaparkan SMA merupakan kewenangan dan tanggung jawab Provinsi. Menurut informasi yang diterima Iwan, Provinsi sendiri belum menerima surat rekomendasi pemecatan Kepsek yang disampaikan Emil

“ yang SMA itu kan tanggung jawab Provinsi. Provinsi informasinya belum sampai (suratnya)  ke provinsi. Kalaupun sampai harus menunggu sampai 1 Januari 2017, karena secara Dejure itu kan ( Kepsek SMA) adalah kewenangan provinsi, tapi tunggu 2017, nah 2017 diharapkan ada pemeriksaan ulang terhadap 5 kepala sekolah itu, kalau terbukti (pungli) Gubernur bisa berikan sanksi, ya kalau tidak, kepala sekolah itu harus direhabilitasi (nama nya), karena sekarang Citra ( para kepsek yang disebut Emil pungli) sudah jelek di masyarakat.

Sebelumnya Emil mengajukan Lima kepala sekolah SMA Negeri  ke Gubernur untuk diberhentikan. Mereka adalah kepala SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 8, dan SMA Negeri 9. Sanksi berupa rekomendasi sesuai dengan kebijakan nasional mengalihkan kewenangan pengelolaan SMA dari Pemkot ke Pemprov.

Selain pemberhentian, sanksi lain berupa skorsing tiga bulan dan penundaan kenaikan pangkat diberikan kepada lima kepala sekolah, yakni kepala SDN Soka, SDN Bina Harapan 1 dan 2, SDN Centeh, SDN Halimun, serta SDN Nilem.

Pemkot Bandung juga menyampaikan teguran keras kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana. Ia dianggap gagal mengawal dan mengeksekusi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016/2017 yang dinilai relatif sudah baik.

Menurut Emil, Sanksi dan rekomendasi sanksi diberikan setelah penyelidikan yang dilakukan Inspektorat selama tiga bulan di 19 sekolah negeri di Kota Bandung tekait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses PPDB tahun ajaran 2016/2017. Dua jenis pelanggaran yang ditemukan adalah maladministrasi tanpa aliran uang dan maladministrasi yang disertai aliran dana ilegal. Bentuknya beragam, mulai dari penerimaan tidak sah dari penjualan buku dan seragam hingga penerimaan dari program mutasi siswa baru.