Terbentur Larangan Mendikbud, Bupati Garut Delegasikan Wakil Bupati Ke Kemendikbud

35.753 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Bupati Garut H Rudy Gunawan Mendelegasikan Wakil Bupati Garut H Helmi Budiman untuk meminta Klarifikasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait adanya informasi larangan Kepala Daerah mengeluarkan Surat Pengangkatan kepada Guru.

Advertisement

” Saat ini Wakil Bupati bersama KOMISI D DPRD Garut menuju Kemendikbud untuk meminta Klarifikasi terkait larangan Kepala Daerah Mengeluarkan Surat Pengangkatan Guru”, Kata Rudy Gunawan, Selasa 25 Desember 2018.

Tambah Rudy Gunawan, kesiapan Dinas Pendidikan kabupaten Garut untuk mengeluarkan SK Penugasan sudah siap 100 Persen Disdik mengeluarkan, meskipun ada sebagian Kepala Sekolah yang memasukan Guru honorer setelah Tahun 2005.

” Bahkan saat para Camat melakukan Verifikasi ada Guru honorer yang baru 4 atau 5 hari,padahal Pemkab akan memasukan ke data base itu Guru yang telah mendapatkan SK nya sebelum 2005 untuk seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja ( PPPK ), serta yang lulus sarjana nya di bawah Tahun 2013″, jelas Rudy Gunawan.

Sebenarnya lanjut Bupati Garut, kegaduhan yang terjadi kemarin diakibatkan adanya Peraturan BOS di Permendikbud No.8 Tahun 2017 dan Permendikbud No.1 Tahun 2018 dimana Guru honorer yang layak mendapatkan honor dari Bos harus memiliki SK Penugasan Kepala Daerah.

” Oleh karena itu Kami melayangkan Surat melalui Wakil Bupati dan DPRD, apabila larangan mengeluarkan SK itu tidak bisa diubah, permendikbud itu saja yang diubah supaya tidak membuat resah di daerah”, pinta Bupati Garut.

Menurut keterangan sementara dari Kemendikbud ujarnya, alasan pemerintah daerah melarang mengeluarkan SK karena secara bertahap Kementerian telah mengalokasikan kebutuhan guru melalui CPNS.

” Kenapa Garut hanya mendapatkann 230, Karena menurut Kemendikbud kebutuhan Garut segitu, ini membuat Bupati pusing juga”, ujarnya.

Sebagai solusi dari Kementerian sambung Rudy Gunawan, Pemerintah akan membuka kran bagi Guru honorer melalui PPPK yang Peraturan Pemerintahnya akan segera diterbitkan.

” Sementara untuk Garut Tahun ini akan mengajukan 1000 untuk PPPK sesuai kesiapan ABPD, terdiri dari Guru Honorer dan umum, selanjutnya akan bertahap sesuai dengan adanya Guru yang pensiun”, pungkas Rudy Gunawan.