BUANAINDONESIA.CO.ID PANDEGLANG – Pembebasan lahan jalan tol Serang-Panimbang III yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di tiga desa di Kecamatan Panimbang (Desa Gombong, Panimbang Jaya dan Mekarjaya) dikeluhkan para pemilik lahan karena harga yang diberikan oleh pemerintah dianggap terlalu murah, Kamis, 15 Maret 2018.
Kepala Desa (Kades) Gombong Kecamatan Panimbang, Mamad mengatakan, kalau warganya banyak yang komplain soal harga pembebasan lahan untuk jalan tol, karena harganya terlalu murah dan tidak sesuai denga harga pasaran, seperti untuk lahan produktif saja hanya dikisaran Rp 90 ribu permeter.
“Kalau saya lihat data harganya untuk lahan sawah produktif ada yang sebesar Rp 90 sampai 93 ribu permeternya. Jadi tidak sesuai dengan harga pasaran, makanya warga dari desa saya banyak yang komplain dan tidak jadi tandatangan kesepakatan, banyak yang pada pulang lagi. Jadi apa yang digembor-gemborkan waktu sosialisasi awal, itu bohong. Dulu dalam sosialisasi, pemerintah tidak akan merugikan masyarakat, tetapi pada kenyataannya ini jelas merugikan masyarakat” ungkap Mamad saat ditemui di sela-sela menghadiri kegiatan musyawarah bentuk ganti rugi pembebasan lahan jalan tol Serang-Panimbang III 2018, yang dilakukan di aula Kantor Kecamatan Panimbang.
Lanjut Kades Gombong, kalau harga pasaran di wilayahnya, untuk satu hektar lahan itu mencapai sebesar Rp 400 juta, namun harga dari pemerintah lebih murah. Apalagi kebanyakan lahan yang akan dibebaskan untuk jalan tol di wilayahnya itu pesawahan semua dan lahan produktif.
“Kalau luasan lahan yang akan dibebaskan di desa saya ada seluas hampir 31 hektar, dengan jumlah pemilik sebanyak 183 orang,” katanya
Saat ditanya, harga yang dijatuhkan pemerintah kepada pemilik lahan yang relatif murah itu, apa yang akan dilakukan oleh para pemilik lahan? Mamad mengaku, tadi juga masyarakat teriak, adapun jika dibawa ke pengadilan mungkin ribet. Namun seharusnya para pemilik lahan dikasih gambaran harga dulu, jangan langsung ditodong untuk tanda tangan kesepakatan harga.
“Minimalkan ada tanya jawab soal harga, tapi ini mah kan enggak,” tambahnya.
Sementara, bagian pengadaan lahan jalan tol Serang-Panimbang dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) RI, Ibrahim Hasan mengatakan, untuk masalah penetapan harga, ia mengaku belum tahu secara detail. Karena itu adanya di bagian tim apresial, namun biaya pembebasan lahan itu tidak hanya sebatas dihitung harga tanahnya saja, akan tetapi ada hitungan biaya yang di luar harga lahan yang namanya solatium.
“Seperti untuk tanah sawah, selain dibayar harga tanahnya juga ditambah dengan hitungan kegiatan panen selama satu tahun. Misalnya jika dalam satu tahun itu sebanyak 2 samapi 3 kali panen itu diganti dan ditambah biaya premium, yakni biaya pindahan. Jadi dana yang diterima pemilik lahan itu bukan cuma dari harga lahan, tetapi ada tambahan biaya panen dan pindahan,” imbuhnya.
Lanjutnya, jika ada pepohonan atau bangunan di atas lahan yang akan di bebaskan, itu juga diganti, seperti bangunan akan dilihat dari segi kondisi bangunan itu sendiri, jika pemilik memiliki usaha juga akan diganti sampai biaya untuk karyawannya juga akan diganti.
“Jadi tidak hanya harga lahan saja, melainkan ada biaya tambahan lainnya yang akan diberikan kepada pemilik lahan itu sendiri,” ujarnya.
Saat ditanya, berapa jumlah lahan yang akan dibebaskan untuk jalan tol di wilayah Kecamatan Panimbang tersebut. Ibrahim mengaku luas lahan di Panimbang yang akan dibebaskan itu seluas 250 bidang lahan. Adapun untuk kegiatan pembayarannya, dipastikan sekitar April 2018 nanti bisa selesai.
“Kalau soal harga pembebasannya saya kurang tahu secara persis, karena itu ranahnya tim apresial,” pungkasnya.
