Ahok Rendahkan Martabat Ulama , MUI Kota Bandung Sebarkan Surat Edaran

5.682 dibaca
Prof Dr KH Miftah Faridl, ketua MUI Kota Bandung
Prof Dr KH Miftah Faridl, ketua MUI Kota Bandung
Prof Dr KH Miftah Faridl, ketua MUI Kota Bandung

BUANAJABAR.COM, BANDUNG – MUI Kota Bandung menyatakan keprihatinannya terkait adanya pernyataan yang dianggap merendahkan martabat ulama yang dilakukan oleh Basuki Thahaja Purnama ( Ahok ) beberapa waktu lalu saat persidangan dirinya beberapa waktu lalu. Redaksi menerima surat edaran yang berisi himbauan yang ditujukan pada masyarakat luas. Berikut surat edaran yang diterima redaksi pada Jumat, 3 Februari 2017

PERNYATAAN /HIMBAUAN
No: 105/A/MUI-KB/II/2017

Advertisement

Bismillahirrahmanirrahiem
Assalamu’alaikum Wr Wb
Memperhatikan perkembangan situasi sosial politik akhir-akhir ini, khususnya terkait adanya pernyataan ataupun perlakuan yang dapat merendahkan martabat Ulama sebagai figur terhormat masyarakat Muslim pada saat sidang Penistaan Agama tanggal 31 Januari 2017 di Jakarta, dengan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung menyampaikan pernyataan sekaligus himbauan moral sebagai berikut:

1. Bahwa dalam masyarakat muslim, ulama tetap merupakan figur moral yang menjadi rujukan dalam mewujudkan kehidupan beragama maupun bermasyarakat, sehingga eksistensi pribadi maupun kelembagaan tempat berkiprahnya harus memperoleh perlakuan yang etis, layak, dan proporsional;
2. Menyatakan sikap prihatin atas kejadian tersebut di atas, dan mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kejadian tersebut sesuai hukum dan perundangan yang berlaku secara adil dan transparan;
3. Mengajak seluruh umat Islam untuk tetap mempererat ikatan silaturahmi, dengan menjunjung tinggi norma-norma ajaran dan memberikan penghargaan kepada para pemimpin formal maupun non-formal, para pemuka agama dan ulama sebagai rujukan dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, maupun bernegara;
4. Menghimbau masyarakat dan seluruh elemen umat untuk tetap menjaga situasi kondusif dengan mengedepankan praduga tak bersalah melalui langkah-langkah tabayun untuk memperoleh fakta yang sesungguhnya secara obyektif;
5. Tidak melakukan tindakan-tindakan di luar hukum yang dapat merugikan kehidupan beragama, bermasyarakat maupun bernegara.
Demikian himbauan ini kami sampaikan, dengan harapan semua pihak dapat memahaminya sesuai tujuan yang diharapkan.
Wabillahittaufiq wal Hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 2 Februari 2017
DEWAN PIMPINAN DARERAH
MUI KOTA BANDUNG

Prof. Dr. Miftah Faridl Dr. Irfan

Syafrudin
Ketua Umum Sekretaris Umum