Atlet Berlatih Di SOR Si Jalak Harupat Dipaksa Bayar

14.414 dibaca
Atlet panahan Kabupaten Bandung melihat hasil bidikan saat di SOR Stadion si Jalak Harupat, Sabtu, 7 April 2018. (BUANAINDONESIA NETWORK/AHMAD SUGRIWA).

BUANAINDONESIA.CO.ID, KAB BANDUNG – Sejumlah pimpinan dari cabang olahraga (cabor) mengeluhkan beredarnya surat pemberitahuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispoara) Kabupaten Bandung yang akan memberlakukan tarif pemakaian sarana olahraga di Sentra Olah Raga (SOR) Stadion si Jalak Harupat (SJH) Kabupaten Bandung. Surat edaran tersebut mengacu pada Perda Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur setiap pengguna SOR SJH dikenakan biaya, Sabtu, 7 April 2018.

Advertisement

Para pelatih cabor beralasan, demi kesuksesan pata atlet Kabupaten Bandung di Pekan Olahraga Daerah (Porda) di Bogor, selama ini banyak atlet yang akan menggunakan SOR SJH agar tempat latihannya lebih representatif.

“Kalau dipinta bayaran untuk atlet kami berlatih, jelas kami keberatan dan siap melayangkan surat keberatan, sebab sejak dulu juga kami tidak ditagih bayaran. Kami berlatih di SOR SJH ini kan demi mensukseskan atlet kami bertarung di Porda nanti. Jadi, ya kami mau demo aja kalau tarif sewa untuk sarana latihan ini dibebankan kepada kami,” ungkap Dani, pelatih cabor panahan saat ditemui di SOR SJH Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

Jangankan untuk bayar sewa tempat latihan, imbuh Dani, untuk membayar penjaga ruang Sekretariat Perpani Kabupaten Bandung saja pihaknya sudah kesusahan. Karena itu, pihaknya akan menentang surat edaran yang diterimanya beberapa waktu lalu itu.

“Pokoknya dalih apapun kami tetap keberatan dan kami akan mogok latihan untuk atlet kami. Ingat kami ini berjuang demi nama Kabupaten Bandung, bukan untuk main-main!” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Dispora Kabupaten Bandung, Ating Rochyadi, mengatakan pihaknya akan memfasilitasi cabor yang menggunakan lapangan di SOR SJH untuk latihan.

“Agar mereka ini tidak dibebani uang sewa, kami sudah membicarakannya dengan empat organisasi yang ada di bawah  Dispora. Para ketua dari keempat organisasi itu telah diberikan penyuluhan terkait dengan retribusinya. Misalnya untuk saat ini, silahkan bayar semampunya sesuai angaran yang dimiliki masing-masing cabor dari KONI atau nanti uang bayarnya dianggarkan dalam pengajuan APBD tambahan. Jadi, saya kira tidak masalah dengan penggunaan SOR SJH itu. Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit?” terang Ating.

Ating menunjuk contoh, salah satu pengguna yang dikenakan retribusi itu adalah adu ketangkasan burung berkicau dan pengguna pasar tumpah hari Minggu di SOR SJH.

“Nah, kecuali untuk arena lomba burung berkicau, kami akan kenakan retribusi sesuai Perda karena setiap saat menggunakan area SOR SJH, bisa jadi pemasukan bagi Dispora, yang nantinya disetorkan ke kas daerah sebagai pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung,” pungkasnya.

Editor : NA