BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Kepala UPT ( Unit Pelaksana Teknis ) Pendidikan se Kabupaten Garut berencana melaksanakan audensi ke DPR RI Komisi X, Kamis 30 November 2017. Menanggapi ini, Ketua Paguyuban UPT Pendidikan H. Engkur mempersilahkan hal itu dilakukan,asal tidak melibatkan Guru dan pegawai UPT.
“Silahkan saja kalau rekan – rekan mau berangkat ke sana, saya selaku Kepala Paguyuban mendukung,” kata Engkur.
Sambungnya, segala sesuatu harus sesuai dengan prosedur apabila akan melakukan aksi apapun termasuk rencana keberangkatan itu,karena dirinya baru mengetahui hal itu kemarin sore dari Dewan Pendidikan
” Saya baru mendengar akan adanya aksi itu kemarin sore dari Dewan Pendidikan,” akunya.
Lanjutnya, sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya hal ini harus melalui izin atasannya
“Dalam hal ini saya tidak mengetahui apakah diizinkan atau tidak oleh pimpinan,”ujar Engkur.
Masih kata Engkur, selama ini pemerintah Garut, dalam Hal ini Bupati Garut H.Rudy Gunawan sangat merespon dan mempertahankan keberadaan UPT
” Sampai – sampai beliau sekarang sedang merangcang perbup untuk itu. Jadi saya mempersilahkan saja apabila rekan rekan UPT akan melakukan audensi ke DPR RI,” tegasnya.
Sementara dari informasi yang diterima, beredar surat yang dikeluarkan Kepala Bidang TK/SD yang isinya melarang Kepala UPT untuk berangkat ke Jakarta apabila izin dari plt Kepala Dinas Pendidikan tidak dikeluarkan.
