Sidang Warga Tamansari VS Pemkot Bandung

15.515 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Warga Taman Sari beserta Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) kembali melakukan aksi terkait penolakan terhadap pembangunan rumah deret dan pengawalan sidang gugatan ke-4 didepan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Selasa, 6 Februari 2018.

Aksi yang dilakukan warga terkait dengan jawaban atas gugatan terhadap SK DPKP3 (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan) kota Bandung pada sidang ke-3 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memiliki tanah Tamansari RW 11 pada tahun 1930. Kemudian jika pemerintah daerah memerlukan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan suatu rencana setempat, maka yang bersangkutan harus menyerahkan kembali tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa penggantian apapun.

Dalam pers rilis yang dikeluarkan warga Tamansari, mereka menyatakan bahwa  telah mendiami wilayah Tamansari RW 11 sejak tahun 1960-an dan sejak saat itu tidak pernah ada pihak Pemkot yang datang untuk membicarakan persoalan tanah.

Selanjutnya dijelaskan kembali bahwa tidak hanya itu saja pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkot Bandung. Pembangunan rumah deret tamansari juga cacat prosedur. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 37 dinyatakan bahwa suatu usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliku Analisis Dampak Lingkungan ( Amdal ) dan  wajib memiliki izin lingkungan.

Sementara itu, berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Bandung tertanggal 21 November 2017, proyek pembangunan rumah deret Tamansari belum memiliki Amdal dan baru pada tahap konsultasi publik sehingga dapat dipastikan tidak memiliki izin lingkungan.

Namun pada sidang gugatan kali ini, warga yang didampingi kuasa hukum hanya menyerahkan replik atau jawaban atas jawaban tergugat pada sidang sebelumnya.

Menurut Hardiansyah salah seorang kuasa Hukum warga Tamansari yang juga merupakan kepala Departemen Perburuhan dan Masyarakat Miskin Kota LBH Bandung.

“Intinya membatah dalil – dalil jawaban dari dpkp3, pertama gini kita tetap pada gugatan. Terus yg didalam replik ini membantah terkait dengan, Pertama dalil eksepsi tergugat yakni DPKP3 dia bilang penggugat tidak mempunyai kewenangan melakukan gugatan, sedangkan didalam uu peradilan tata usaha negara itu pasal 53 menjelaskan, orang atau badan hukum yang hak nya dilanggar dan menimbulkan kerugian dia berhak melakukan gugatan, artinya ada komplain terkait dengan penerbitan SK tersebut. Kedua terkait dengan warga yang tidak ada sertifikat, itu bukan jadi kewenangan disini jadi disana hanya bicara warga yang menguasai tanah tersebut dan mendiami disitu itu harus dilindungi dalam hukum” ujarnya.

Penulis : Fajrin Sidek