BUANAINDONESIA.CO.ID MUBA– Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) mengikuti Entry Meeting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Kegiatan yang melibatkan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Randik Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (10/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Setda Muba Alva Elan SST MPSDA hadir mewakili Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH. Turut mendampingi sejumlah pejabat perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perikanan Muba Sunaryo SSTP MM, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deny SH MSi, Sekretaris BPKAD Muba Zukashmir SSTP MEc Dev, serta kepala OPD terkait lainnya.
BPKP Fokus Tingkatkan Kualitas Perencanaan APBD
Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan Supriyadi SE MM menyampaikan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan agenda rutin yang telah dilakukan sejak tahun 2020.
Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Setiap tahun kami melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Dari hasil evaluasi sebelumnya masih ditemukan beberapa pola permasalahan yang hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Supriyadi.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran sangat penting agar sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, perencanaan dan penganggaran yang baik juga berkaitan erat dengan komitmen kepala daerah dalam merealisasikan program pembangunan serta janji politik kepada masyarakat.
“Perencanaan dan penganggaran harus disusun secara tepat agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Lima Sektor Prioritas Pembangunan
Dalam evaluasi tahun 2026 ini, BPKP memfokuskan penilaian pada lima sektor prioritas pembangunan daerah, yaitu:
Pendidikan
Pengentasan kemiskinan
Kesehatan
Penurunan stunting
Ketahanan pangan
Kelima sektor tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Supriyadi menambahkan bahwa proses evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan akan berlangsung hingga Juni 2026.
Sementara itu, Asisten II Setda Muba Alva Elan menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Sumatera Selatan.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Kami sangat mengapresiasi evaluasi yang dilakukan BPKP. Ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran,” ujar Alva.
Ia menegaskan, Pemkab Muba berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah agar program pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui evaluasi ini kami berharap mendapatkan berbagai masukan konstruktif untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih terarah dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
